O Hakim, Dengarlah Jeritan Ibu Kami

Saksi Fakta

JAKARTA, BatakIndonesia.com — Sidang mendengarkan Saksi Fakta antara Penggugat YPDT melawan BPKM dan PT Aquafarm Nusantara, menghadirkan 4 orang saksi Fakta yaitu: Kepala Desa Sibaganding, pegiat Pariwisata, Sopir sebuah kapal Boat, dan salah seorang yang tinggal di Parapat. Tentu, argumen antara tuntutan membatalkan ijin TUN yang mengeluarkan ijin operasional PT Aquafarm karena sudah membuat air danau Toba tercemar dan dibantah oleh para saksi fakta, semakin seru.

Saling memperkuat dalil-dalil dengan bukti dan jawaban para saksi yang diajukan pertanyaan masing-masing, adalah mekanisme pencarian keadilan melalui proses litigasi ini. Bahkan seorang pengacara senior Hotman Paris Hutapea (HPH), mengatakan sebagai pengacara Top Jakarta, akan memperjuangkan kliennya agar tetap berusaha di Danau Toba sekalipun kondisi air yang didalilkan penggugat berkesimpulan sudah tercemar.  Di manakah keadilan itu bagi masyarakat Indonesia dalam konteks perkara ini?

Pemerintah melalui BPKM dan Pemda melihat peluang mendapatkan manfaat pemasukan ke Negara dan serapan tenaga kerja dengan mengijinkan peternakan ikan tawar dengan Keramba Apung di Danau toba, di mana perusahaan yang paling besar ada dari luar negeri Swiss (PMA). Pemegang saham di luar negeri, konon adalah perusahaan di suatu negara yang anti polusi, anti pencemaran dan berusaha dengan clear and clean. Jika ada usaha yang mencemarkan lingkungan mereka sendiri sebenarnya tidak mau. Masalahnya adalah apakah memang ada pencemaran atau tidak? Lembaga yang ada sampai saat ini berpendapat berbeda, Pemerintah melalui instansi terkait mengatakan tidak tercemar dengan adanya piagam-piagam atau pujian.

 Lihatlah di lapangan, masyarakat ikut berkeramba dengan alasan peluang usaha dan kehidupan ekonomi keluarga. Semakin melebarlah masalah ini. Satu sisi perusahaan besar bebas berusaha, sedangkan masyarakat ikut melakukan aktivitas yang sama. Siapa yang menyebabkan pencemaran itu? jika mau disebut maka siapa saja yang membuang limbah ke air Danau Toba, merekalah sebagai penyebabnya, besar kecil atau signifikan atau kurang signifikan akan berakumulasi menyebabkan air menjadi kotor. Tidak mungkin bisa dipisahkan, namun demikian, yang bisa dijadikan obyek gugatan di TUN adalah mereka yang mendapatkan ijin Tata Usaha Negara dari Pemerintah. Berjalanlah proses litigasi, antara msyarakat yang diwakili Yayasan Pencinta Danau Toba, dengan legal standing yang sudah diterima di berbagai lembaga Pengadilan seperti PN Balige, PN Medan, Peradilan Adminstrasi Informasi.

Di lapangan, sudah banyak kita amati bagaimana ikan peliharaan mati secara serentak tentu bisa dipastikan karena ada sebab akibatnya berkaitan dengan zat kimianya. Keengganan masyarakat sekitar untuk mengkonsumsi airnya secara langsung seperti sediakala, bahkan harus mencari air untuk makan berjalan dua kilo meter ke sumber air di mana lokasinya persis di bibir pantai. Laporan keengganan untuk mandi di air Danau Toba, akibat polusi air ini tidak sehat. Khawatir menimbulkan penyakit bagi mereka yang mandi.

Hal lain,  Cerita keindahan Danau Toba sejatinya merupakan akumulasi dari pandangan mata bila memandang Danau Toba, di mana soal pandangan mata ini jika dilihat dari jarak yang semakin jauh akan semakin indah. Akumulasi dari cerita akan unik menariknya budaya orang yang tinggal di sekitar Danau Toba, cerita yang khas yang tidak dimiliki di manapun berada. Pandangan jauh itu diakumulasikan dengan pandangan dekatnya. Haruslah sejalan, jika indah dari jauh ya indah pulalah dari dekat. Sebab kepuasan itu harus juga bisa disentuh, bisa menginap, bisa mandi dan bisa aktivitas apa saja dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam dan Air di Danau Toba. Kondisi inilah secara langsung mendorong Pemerintah menempatkan Danau Toba sebagai salah satu dari 10 Program Prioritas Pemerintah dalam menggenjot Parawisata di Indonesia. Untuk mengeksekusinya dibangun sebuah Badan yang diberikan kewenangan otonom di bidang pariwisata, berkolaborasi dengan tujuh Pemerintah Daerah di sekitar Danau Toba. Di balik itu, target wisatawan sejumlah 2 juta per tahun, adalah angka yang seksi untuk dikejar apabila semua masyarakat (stakeholder) menjadikan basis pembangunan wisata ini.

Dalam kontradiksi kepentingan ini satu sisi Pemerintah berkepentingan mendorong wisata, saat yang sama Pemerintah juga yang mengijinkan Perusahaan raksasa perikanan apung ditambah lagi masyarakat sebagai akibat forward effect kebijakan ini. Sangat terasa, saat yang sama dampak langsung perusahaan ini kepada kesehatan dan kebahagiaan masyarakat setempat. Membuat teriakan masyarakat bergema sahut-sahutan, tetapi situasi ini membuat siapa yang salah, siapa yang tidak salah, siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, menjadi kabur. Arah Parawisata bisa bertolak belakang dengan arah tujuan Perusahaan yang sudah pasti “Profit Motif”. Apa hubungan peternakan ikan dengan Pariwisata? Pertanyaan besar yang belum saya tahu jawabannya.

Untuk memutus mata rantai lingkaran yang tak berujung ini, maka satu satunya yang diharapkan untuk menyelesaikan konflik atau perdebatan seru bahkan sangat mendasar bagi kehidupan kemanusiaan di sekitar Danau Toba ini, diletakkan pada ‘RASA KEADILAN TIGA ORANG HAKIM” di PTUN Jakarta. Kita tidak bermaksud untuk merendahkan martabat pengadilan dengan Conterm of Court, tetapi ada niat masyarakat yang diwakili oleh pengunjung di Pengadilan itu untuk menunjukkan betapa di Danau Toba harus dibuktikan ada Masalah Pencemaran atau tidak ada masalah.

Mereka yang datang adalah didominasi kaum ibu, ibu yang sudah usia tua, muda dan remaja dengan atribut seragam baju putih (mengambarkan hati yang suci, dan tulus) serta memakai atribut ulos atau pernik pernik kebanggaan mereka sebagai orang Batak. Semua berasal dari tepian Danau toba yang sudah bermukim di Jakarta. Pesan apa yang ingin mereka sampaikan kepada Hakim, Kepada Penggugat dan Kepada Tergugat terutama Tergugat II Intervensi yang diwakili oleh pengacara HPH ini. Maaf, yang saya tahu, kaum Ibu dalam struktur budaya orang Batak sebagai pejuang yang sangat berani, menghadapi perlawanan apapun. Untuk suatu kebenaran, mereka berani lebih depan dari para kaum Bapak, sebab di tangan seorang ibulah Keluarga Orang Batak dipertaruhkan. Jauh di hati mereka, adalah bagaimana agar anak, cucuku di Bonapasogit/sekitar Danau Toba,  kelak bisa hidup lebih baik dari kehidupan saat ini. Perjuangan apapun akan ditempuh oleh ibu. Inang-Inang adalah sebutan yang tepat dengan contoh pekerjaan laki-laki yang mereka kerjakan. Pesan moral yang dibawa oleh para Ibu Orang Batak itu, harus didengar oleh Sang Hakim (kebetulan ada seorang hakim perempuan), agar mengambil putusan yang seadil-adilnya. Kesalahan boleh terjadi yang dibuat PTUN, tetapi satu yang tidak boleh kita lakukan adalah kebohongan. Kebohongan akan merugikan generasi berikutnya dan merugikan kaum intelektual dalam hal pembuktian akan telah terjadinya pencemaran atau tidak.

Dengarlah jeritan kaum Ibu Orang Batak ini, juga kehadiran Kaum Bapak yang juga sudah berjuang demi sebuah kebenaran demi pembangunan yang dicita-citakan oleh masyarakat dan Nawacita Presiden Jokowi.

Jakarta, 01 Feberuari 2018.

Ditulis oleh Ronsen LM Pasaribu/Pemerhati Bonapasogit.

BACA JUGA:   Harap-harap Cemas Memasuki 2018

Batak Indonesia (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G+ (1)