Penataan PKL dari Sudut Pandang Pertanahan

Catatan Ronsen LM Pasaribu*

BatakIndonesia.com. PKL atau pedagang kaki lima di kawasan Pasar Tanah Abang, Jakarta merupakan topik yang banyak dibicarakan belakangan ini baik di media cetak dan media elektronik terutama di media sosial. Yang menjadi sorotan adalah kebijakan Pemprov DKI yang menjadikan ruas Jalan Tanah Abang 1 sebagai tempat berjualan bagi PKL, difasilitasi dengan tenda tanpa dipungut pajak, sebagai bentuk keberpihakan Gubernur DKI Anies Baswedan terhadap pedagang kecil.

Masalah yang muncul adalah penutupan jalan secara temporer dari pukul 08.00 WIB sampai dengan 16.00 WIB. Hal ini mengakibatkan keresahan di kalangan sopir angkot trayek 08 karena pemasukan mereka jauh berkurang. Pedagang resmi Pasar Tanah Abang Blok G yang ditempatkan gubernur sebelumnya lebih resah karena dagangan mereka kian sepi pembeli. Masyarakat sekitar pasar konveksi skala internasional di sana pun juga resah karena arus masuk dan keluar pemukiman mereka juga terganggu.

Siapa sih PKL itu? Dua cara melihatnya, pertama definisi ontologi, apa adanya yang diketahui orang awam. Mereka adalah pedagang barang/jasa dengan fasilitas kaki lima, kaki pedagang dua, gerobaknya tiga jadi lima. Karakternya menggunakan fasilitas umum dan bisa berpindah-pindah mendekati kerumunan orang banyak sebagai calon pembeli, jadi, tidak permanen. Kedua, sesuai regulasi mengartikan PKL sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal sehingga perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya (Perpres 125/2012).

Bagi PKL aktivitas mereka adalah pilihan sebab tidak mampu membeli tempat permanen untuk berdagang. Mereka lemah bukan hanya dalam hal modal tetapi juga dalam pengetahuan ekonomi dan hukum. Mereka bertahan semata untuk menghidupi keluarga. Itulah sebabnya PKL mesti dilihat dari sisi kemanusiaan. Sebagai warga negara mereka dijamin untuk hidup dan berusaha. Maka, sudah barang tentu pendekatan yang dilakukan terhadap mereka juga bersifat komprehensif tentang potensi pembelinya, tidak mengganggu pejalan kaki dan arus lalu lintas, serta diarahkan naik kelas menjadi pedagang formal yang memiliki atau menyewa toko untuk berdagang.

BACA JUGA:   Beli Motor “Chopper” Emas Rp 140 Juta, Jokowi Dukung Karya Anak Bangsa

Persoalan PKL yang melakukan aktivitas di jalan atau trotoar sudah merupakan masalah klasik di Ibu Kota. Penertiban terhadap PKL pernah sungguh-sungguh dilakukan era Gubernur Ahok dan Djarot Saiful Hidayat, termasuk Jokowi pada masa awal tugasnya sebagai Gubernur DKI. Perda No 22/1999 melarang penggunaan trotoar sebagai tempat berjualan karena hanya diperuntukkan bagi pejalan kaki . UU Lalu Lintas juga mengatur penggunaan jalan untuk lalu lintas, dengan ketentuan boleh saja dijadikan tempat berjualan sepanjang memiliki ijin dengan hak dekresi rekayasa lalulintas.

Di kawasan Pasar Tanah Abang, perubahan tempat jualan atas jalan umum, di samping mengganggu masyarakat lingkungan juga berdampak tali temali mengganggu aktifitas arus barang ke dan dari toko Tanah Abang; praktik melegalkan kesalahan; memberi kesempatan kepada mafia praktik jual beli lapak; permainan subjeknya dengan ijin diberi ber KTP Jakarta tetapi yang berdagang dari blok di dalam, atau orang lain.

Jadi, menurut hemat saya khusus mengenai PKL Tanah Abang mesti meletakkan dulu RTRW Tanah Abang sebagai pasar konveksi bertaraf internasional, pendekatan konfrehensif jangan parsial dengan penataan terbaik bersifat internasional pula. Pengelolaan PKL di Tanah Abang jangan sampai ditiru PKL lainnya di Jakarta karena akan berdampak terhadap citra Jakarta sebagai etalase Indonesia. Penerapan hukum terhadap pelanggaran PKL memang perlu ditegakkan tetapi harus dibarengi solusi dengan cara membebaskan lahan untuk tempat mereka berdagang.

Terkait solusi tersebut, kami, ketika saya masih aktif di Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN) sudah pernah mengeluarkan kebijakan pemberian HGB (Hak Guna Bangunan) selama 2 tahun di atas tanah Pemda. Seperti apa itu?

Lokasi PKL disebut lokasi “penataan oleh pihak Pemerintah Daerah”. PKL menyewa dengan harga subsidi sehingga murah dan meringankan. Ada lapangan khusus untuk berjualan (bukan RTH atau ruang terbuka hijau) yang dikapling 1 x 2 meter, dan atau 2 x 2 meter atau lebih tanpa menggunakan bangunan permanen (semacam undung-undung atau bale-bale dalam bahasa Batak) bisa dari bahan papan atau bahan lainnya yang mudah digeser.

BACA JUGA:   KEMBANG GOYANG FBBI

Subjek haknya diklarifikasi secara benar memastikan mereka adalah pedagang informal sejak lama atau PKL. Lalu terhadap mereka diterbitkan Sertipikat HGB di atas Hak Pakai dengan durasi waktu 2 atau 3 tahun. Sertipikat tersebut bisa digunakan sebagai colateral, jaminan di perbankan sehingga kesulitan keuangan atau permodalan bisa diatasi. Jika berakhir boleh diperpanjang, atau boleh naik kelas menjadi pedagang formal yaitu memiliki toko permanen di pertokoan resmi. Namanya enterpreneurship secara hakiki.

Sistem ini berputar terus dan berkesinambungan. Dalam hal tanahnya milik perorangan atau tanah negara, bukan aset pemerintah daerah/desa, maka tanah tersebut bisa diberikan dengan Sertipikat Hak Milik. Konsep ini bisa diterapkan di kota besar dan daerah-daerah lainnya, termasuk kota di kawasan Danau Toba.

Konsep penataan PKL menjadi penting dikaitkan dengan migran Batak di kota-kota besar di Indonesia, terutama di Jakarta.

Menurut Wikipedia, dengan merilis BPS Tahun 2010, jumlah orang Batak di Indonesia berkisar 8.466.969 jiwa. Tentu saja, Batak yang dimaksud dalam hal ini adalah Toba, Karo, Pakpak, Simalungun, Angkola, dan Mandailing. Mereka tersebar di berbagai provinsi dengan konsentrasi signifikan di beberapa provinsi, yaitu: Sumatera Utara (5.785.716 jiwa), Riau (691.399 jiwa), Jawa Barat (467.438 jiwa), Jakarta (326.645 jiwa), Sumatera Barat (222.549 jiwa), Kepulauan Riau (208.678 jiwa), Aceh (147.259 jiwa), Banten (139.259 jiwa) dan Jambi (106.249 jiwa).

Pekerjaan dan aktifitas orang Batak di kota-kota besar sangat beragam, ada yang jadi PNS, perusahaan swasta, pedagang formal, wiraswasta, aneka profesi, dan hidup marginal seperti membuka usaha tambal ban, buruh, sopir angkutan umum, termasuk PKL.

*Penulis adalah Ketua Umum FBBI (Forum Bangso Batak Indonesia); Pemerhati Agraria dan Tata Ruang/BPN; dan pemerhati masyarakat ekonomi lemah.

Batak Indonesia (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G+ (0)