Selamat Jalan Binsar Hatorangan Siburian

Binsar Siburian (kanan) selaku Ketua Majelis Hakim dalam persidangan saat mengadili Hariman Siregar (kiri) dalam perkara Malari (1974). Binsar didampingi hakim anggota Bremi, SH dan Hoengoedidjojo, SH (Foto: Dokumentasi TEMPO).

BatakIndonesia.com, Jakarta- Masyarakat Batak, pergerakan Kristen, dan dunia peradilan Indonesia kehilangan salah satu putra terbaiknya, Binsar Hatorangan Siburian SH. Ia meninggal dunia dalam usia 86 tahun setelah sempat dirawat di RS OMNI Jakarta, Rabu (21/2/2018).

Siapakah Binsar Hatorangan Siburian?

Binsar Siburian didampingi istri Rosina Elizabeth br Hutabarat bersama kakak, Ny Melanchton Siregar Setiawan br Siburian (ketiga dari kiri) dan dua adik perempuan, Joy Patria br Siburian (kedua dari kiri) didampingi suami, Drs M Silalahi dan Bintang Rumiris br Siburian (kedua dari kanan) didampingi suami, Tohom Siregar. Foto bersama merayakan Ulang Tahun Binsar Siburian ke-80, Juni 2012.

Ia seorang hakim yang berkecimpung dalam dunia penegakan hukum di Indonesia sejak diterima bekerja di PN Istimewa Jakarta (1963) hingga pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat (1995). Semasa berkarir ia dikenal sebagai hakim yang cakap, tegas dan jujur, serta menjungjung tinggi integritas.

Tercatat ada tiga peristiwa besar di negeri ini di mana Binsar turut berperan sebagai pengambil keputusan penting. Pertama, sebagai hakim anggota Mahmilub (1966) yang diketuai Ali Said, SH mengadili gembong G30S/PKI yaitu Kol Untung, Dr Soebandrio, dan Nyono. Kala itu Binsar juga adalah Sekjen Ikahi (Ikatan Hakim Indonesia) dan terbilang masih hakim muda.

Kedua, sebagai Ketua Majelis Hakim pada kasus penyeludupan mobil mewah dengan terdakwa Robby Tjahjadi (1972). Ketiga, perkara Malari, dengan terdakwa utama Hariman Siregar (1974). Dua kasus yang ditangani Binsar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu mendapat sorotan publik karena berbumbu politik, dan ada pihak dalam lingkar kekuasaan yang berkepentingan di dalamnya.

1966. Binsar Siburian (belakang, ketiga dari kanan) bersama Hakim Mahmilub lainnya foto bersama dengan Mayjen Soeharto selaku Panglima Kopkamtib, kala itu.

Pada dua kasus tersebut nama Binsar ramai diperbincangkan. Di dalam genggaman pemerintahan Presiden Soeharto yang otoriter, mau tak mau, Binsar dituding sebagai alat penguasa, dan tentu saja segala keputusannya ada dalam kendali sang penguasa. Kasus Robby disebut-sebut ada kaitannya dengan bisnis keluarga Cendana. Kasus Hariman adalah puncak letupan kekecewaan mahasiswa terhadap otoriterisme Orde Baru. Tudingan lainnya sebagai bumbu tak sedap, Binsar adalah bagian atau kroni penguasa.

BACA JUGA:   Surat dohot Tona Tu Raja Salman

Zaman berganti. Binsar tetap kukuh pada sikapnya bahwa dirinya bukan alat penguasa dalam menjalankan tugas terutama terhadap perkara Robby dan Hariman; vonis yang ia jatuhkan juga bukan berdasarkan pesanan. Bahwa, apakah vonis itu memuaskan atau tidak, baginya tidak masalah, sebab ia telah menjalankan tugas sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku.

MENJUNGJUNG INTEGRITAS

Meskipun berhasil mencatat kisah peradilan penting dan dikenal sebagai hakim yang cakap yang senantiasa menjaga integritas sebagai penegak hukum, tidak membuat karir Binsar mengkilap sebagaimana rekan hakim yang lain.

Binsar yang dikira akan mendapat promosi penting atas kasus Robby dan Hariman tetap “diparkir” sebagai hakim biasa di PN Jakarta Pusat. Barulah pada 1978, setelah 15 tahun jadi hakim, ia diangkat menjadi Ketua PN Purwakarta. Kala itu pula, nama Binsar dicoret dari daftar calon hakim agung karena yang mengajukannya adalah PDI. Maklum, kala itu, di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang memegang kendali monoloyalitas bagi seluruh pegawai negeri adalah Golkar.

Binsar mengakui ketatnya rivalitas sesama hakim ketika itu, mencuatnya faktor like dan dislike, atau barangkali karena sifat kepribadian Binsar yang memegang teguh integritas. “Saya tidak pernah kecewa dan sakit hati, tidak mau menyalahkan siapa pun. Saya tidak mau menjilat ke atasan, apalagi sampai mau main uang demi pangkat dan jabatan. Keadaan seperti ini, membuat dunia peradilan kita semakin hancur,” ungkapnya.

Binsar memang dikenal sebagai hakim sejati, tak mau kompromi, berani dan tegas, jujur, serta setia pada integritas. “Saya selalu menjaga integritas. Sebagai umat Kristen, saya selalu merasakan Tuhan selalu dekat dan melihat apa saja yang saya kerjakan. Sebagai orang Batak, leluhur, kakek dan ayah mengajarkan saya agar menjaga nama baik dan harga diri pribadi, keluarga, dan marga. Ajaran moral agama dan adat Batak menuntun saya agar tidak mengkhianati nurani. Saya harus berani mengatakan ‘ya’ kalau benar dan ‘tidak’ kalau salah,” kata Binsar Siburian.

Peluncuran buku biografi Binsar Siburian di Jakarta, 1 Desember 2012. Antoni Antra Pardosi, SH (penulis buku) menerima buku dari Drs Supardan MA (Penerbit Yayasan Cemara).

PENUH WARNA

BACA JUGA:   Berkenalan dengan "Lady's Finger"

Binsar merupakan putra pertama, anak ketiga dari enam bersaudara dari pasangan Martin Luther Siburian dan Sondang Balandina br Sianturi. Ia menikah dengan Rosina Elizaberth Alam br Hutabarat, kelahiran Cilacap. Mereka dikarunai 6 orang anak, dua putra dan empat putri, dan beberapa orang cucu. Keluarga ini hidup sederhana di kawasan Kayu Putih, Pulo Gadung, Jakarta Timur.

Ia terlahir di Medan, 15 Juni 1932, namun menghabiskan masa kecil hingga remaja di Paranginan, Tapanuli Utara. Perjalanan hidupnya penuh warna. Hidup intensif pada semua masa yang dilaluinya meninggalkan catatan yang banyak dan beragam, mulai dari masa kanak-kanaknya yang terrampas dalam pengungsian akibat pendudukan Jepang, serta sebagai Tentara Pelajar pada Perang Kemerdekaan di Tapanuli.

Menjadi hakim adalah pilihan Binsar setelah tamat SMA. Ia diterima di Fakultas Hukum UI pada 1953. Aktif dalam pergerakan mahasiswa, ia dipercaya sebagai Ketua Umum GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia) Periode 1959 – 1961. Selain itu, Binsar juga turut membidani GAMKI (Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia) dan PIKI (Persatuan Inteligensia Kristen Indonesia) yang lahir 1962 dan 1963.

Masa periode kepengurusan Binsar di GMKI adalah masa di mana situasi politik nasional dalam keadaan bergolak, ditandai dengan Demokrasi Terpimpin yang ditetapkan Presiden Soekarno dan bangkitnya komunisme di Indonesia. Binsar Siburian dan GMKI, di tengah pertarungan ideologi berhasil melewati masa sulit itu, lalu menyerahkan kepemimpinan secara estafet kepada generasi yang lebih muda.

Binsar mengaku bahagia menikmati kehidupan yang amat sederhana. Ia dapat berjalan dengan wajah tegak karena tidak meninggalkan catatan buruk saat meninggalkan gelanggang. Pengabdiannya yang tulus sebagai penegak hukum, tanpa pernah bermaksud memperkaya diri dan ambisi membangun kehormatan melalui pangkat dan jabatan, itulah yang membuat sosok Binsar sangat bermakna dan pantas diteladani.

BACA JUGA:   Beli Motor “Chopper” Emas Rp 140 Juta, Jokowi Dukung Karya Anak Bangsa

Selamat jalan, sang hakim bijak bestari!

(Sumber: “Binsar Hatorangan Siburian: Kukuh Tegak Tunaikan Tugas, Biografi Seorang Hakim” oleh Antoni Antra Pardosi, Penerbit Yayasan Cemara: 2012).

Batak Indonesia (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G+ (0)