Urbanisasi dan Kedaulatan Pangan

Catatan: Ronsen LM Pasaribu*

Pada tahun 2016 saya mengajukan pertanyaan kepada murid-murid SD Negeri Sigolang, Kecamatan Aek Bilah, Kabupaten Tapsel, mengenai apa cita-cita mereka setelah besar. Dari hampir 100 orang tidak satu pun yang ingin  tinggal untuk bertani di kampung. Mereka ingin jadi guru, tentara, dokter dan seorang ingin jadi pemain sepakbola.

Mengingat data di kampung kita adalah homogen, besar kemungkinan sampel ini bisa mewakili seluruh desa di Bonapasogit, baik di  Angkola, Toba, Dairi, Simalungun atau Karo. Mungkin ada saja yang ingin jadi petani, tetapi persentasenya sangat kecil.

Budaya merantau untuk mengadu nasib memperbaiki taraf hidup di kalangan orang Batak masih  menjadi gejala umum. Bagi anak muda yang ingin merantau untuk sekolah di perguruan tinggi atau mengadu nasib, masih saja menjadi pilihan.

Apa yang salah? Keinginan untuk menjadi lebih maju, adalah suatu keniscayaan sebagai akibat informasi yang sangat deras saat ini melalui televisi atau handphone sehingga orientasinya lebih pada apa yang dilihat indah, senang dan serba mewah. Hanya saja jika kita lihat secara umum dalam skala nasional, maka perpindahan manusia dari desa ke kota yang disebut urbanisasi, gejalanya membawa pesan serius bagi pembangunan Indonesia ke depan.

Laju urbanisasi di Indonesia yang masif mencapai 4% per tahun, hal ini dinilai bakal mengancam upaya kedaulatan pangan karena mengurangi jumlah petani dan kemudian mengurangi lahan pertanian. Akibatnya produktivitas pertanian nasional terganggu. Akibatnya lagi, devisa negara akan terkuras untuk mengimpor kebutuhan pangan sebab ketidakmampuan kita untuk memenuhi kepentingan dalam negeri.

Direktur Mubyarto Institute, mengatakan kebijakanlah yang selama ini  membuat kecenderungan yang mematikan petani sehingga jumlah petani menyusut di mana mereka pindah ke kota untuk mencari kesejahteraan yang lebih baik.

BACA JUGA:   Peduli Tragedi Kemanusiaan di Danau Toba, 7 Organisasi Masyarakat Batak Bersatu Hati

Berdasarkan data Sensus Pertanian 2013 yang dirilis BPS, pada tahun 2005  lebih dari 50 % penduduk tinggal di pedesaan, namun pada tahun 2015, menyusut menjadi 40 %. Dengan kenaikan jumlah migran sebesar 2,7 persen pertahun, maka tahun 2025 penduduk kita yang tinggal di desa tinggal 30 persen.

Lebih lanjut dituliskan bahwa derasnya arus urbanisasi membuat Indonesia dihadapkan pada dua tantangan, yaitu kebutuhan infrastruktur seperti air bersih dan perumahan. Kedua, kebutuhan pangan. Desa merupakan basis produksi pangan, apabila masyarakat berbondong-bondong datang ke kota, lalu siapa yang mengerjakan lahan pertanian?

Masih menurut data BPS tadi, luas pertanian di Indonesia, masih menurut data sensus tahun 2013, sebagai berikut :  Tahun 2009 : 40,16; tahun 2010 : 39,97; tahun 2011 : 39.80; tahun 2012 : 39,59 dan tahun 2013 : 39,48.

Agar keterpurukan ini bisa dihindari, maka perlu ada gerakan kembali ke desa, “mulak tu huta”.  Sebagaimana diketahui program Presiden Jokowi yang membangun dari pinggiran, diwujudkan dengan memberi bantuan dana segar ke desa-desa, sekitar Rp  1 miliar pertahun.

Agar dana ini membawa dampak yang positif bagi masyarakat di desa, di tengah keterbatasan tenaga kerja petani maka kebijakan intensifikasi dengan menggunakan teknologi tepat guna merupakan pilihan. Penggunaan teknologi dimaksud agar tenaga manusia mampu mengoperasionalkan mesin untuk membuka lahan, menggemburkan tanah,   mencabut rumput, termasuk untuk panen.

Setiap desa pasti mempunyai potensi yang unggul, sehingga dengan teknologi yang baru, yang tepat maka hasilnya akan berlipat ganda secara ekonomi. Desa bisa menjadi basis kegiatan produktif di sektor pertanian, perikanan, maupun ekonomi kreatif.

Realisasi  program ini membutuhkan perubahan mindset melalui sosialisasi, memberikan contoh konkret yang bisa mereka pahami, bagaimana seseorang bisa maju sebelum dan sesudah memakai teknologi tepat guna yang diperkenalkan itu.

BACA JUGA:   Silangit, Pintu Gerbang Danau Toba

Untuk itulah perlu dibentuk kelompok masyarakat untuk menghimpun semangat kebesamaan dalam memikirkan, memulai dan membahas serta mendiskusikan kendala dan problem yang dihadapi. Solusi yang diperoleh dapat disebarluaskan kepada lainnya. Pengelolaan pemasarannya juga perlu dikerjakan secara bersama-sama. Jika kelompok ini kuat, maka modal yang didapat akan bisa dikembangkan menjadi dua atau lebih kali kipat. Termasuk nanti untuk mengembangkan usahanyanya. Pada gilirannya, kesejahtraan petsni akan tercapai (Penulis adalah Ketua Umum FBBI/Forum Bangso Batak Indonesia).

Batak Indonesia (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Facebook (0)

G+ (0)